Indonesia mewajibkan setiap pemberi kerja—lokal maupun asing—untuk mendaftarkan karyawan ke dalam sistem jaminan sosial nasional, yang terdiri dari BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan denda administratif, hambatan izin usaha, hingga risiko reputasi.

BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kerja dan kesejahteraan jangka panjang melalui empat program wajib:

• Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
• Jaminan Hari Tua (JHT)
• Jaminan Pensiun (JP)
• Jaminan Kematian (JKM)

Besaran Iuran (PP No. 44/2015 & PP No. 45/2015):

BPJS Kesehatan

Menjamin layanan kesehatan bagi karyawan dan keluarganya. Iuran:

• Pemberi kerja: 4% gaji bulanan
• Pekerja: 1% gaji bulanan
  Batas gaji: Rp 12.000.000 (Peraturan No. 21/2016).

BPJS Konstruksi

Terpisah dari di atas, BPJS Konstruksi wajib untuk semua proyek konstruksi. Melindungi pekerja proyek dan sementara dari risiko kecelakaan kerja. Iuran ditanggung pemilik proyek/kontraktor, tidak dipotong dari pekerja.

Kasus Nyata

Tahun 2018, sebuah perusahaan konstruksi asing di Bali dikenai sanksi karena tidak mendaftarkan pekerja proyeknya ke BPJS Konstruksi. Proyek dihentikan sementara hingga mereka patuh—menyebabkan kerugian finansial dan reputasi.

Kesimpulan

BPJS bukan sekadar kewajiban hukum, tapi juga wujud praktik ketenagakerjaan yang bertanggung jawab. Pemberi kerja asing harus menganggarkan iuran sejak hari pertama.

Konsultasi kepatuhan HR: Urwah AlBarki (+62 815-1852-024).

References

1. Law No. 24/2011 on Social Security Administering Body (BPJS)
2. Government Regulation No. 44/2015 on Workplace Accident and Death Benefits
3. Government Regulation No. 45/2015 on Old-Age and Pension Benefits
4. Minister of Public Works Regulation No. 5/2014 on Construction Worker Social Security (BPJS Konstruksi)
5. BPJS Kesehatan Regulation No. 21/2016 on Healthcare Contribution and Salary Cap
6. Supreme Audit Findings on BPJS Compliance (BPK, 2018)