Beberapa tahun terakhir, isu kesejahteraan mental di tempat kerja Indonesia berkembang dari sekadar tren menjadi kebutuhan hukum dan strategis. Banyak perusahaan kini memahami bahwa kesehatan mental bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi cerminan budaya organisasi. Misalnya, sebuah perusahaan keuangan besar di Jakarta meluncurkan Employee Assistance Program (EAP) setelah meningkatnya absensi akibat stres. Hasilnya, produktivitas meningkat dan turnover karyawan turun hingga 20%.

Konsep dan Kerangka Hukum
Kesehatan mental di tempat kerja mencakup keamanan psikologis, manajemen stres, dan sistem dukungan bagi karyawan. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta PP No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3, pemberi kerja wajib menciptakan lingkungan kerja yang aman termasuk aspek mental. Selain itu, Permenkes No. HK.01.07/MENKES/179/2022 menekankan integrasi kesehatan mental dalam program kesehatan kerja melalui skrining dan konseling.

Kasus Nyata di Indonesia
Unilever Indonesia meluncurkan program “Mental Health First Aid” untuk melatih manajer mengenali tanda awal stres dan kelelahan. Pendekatan ini tidak hanya memenuhi regulasi tetapi juga meningkatkan keterlibatan dan loyalitas karyawan. Beberapa perusahaan teknologi di Jakarta dan Bandung kini menerapkan jadwal kerja fleksibel serta program mindfulness.

Praktik Terbaik bagi Pemberi Kerja Asing
Perusahaan multinasional perlu menyesuaikan kebijakan wellness global dengan ketentuan lokal. Integrasikan asesmen mental dalam audit keselamatan, sediakan layanan konseling rahasia, dan latih atasan dalam manajemen kesejahteraan emosional.

Kesimpulan
Kesehatan mental kini menjadi prioritas bisnis dan kepatuhan hukum. Perusahaan yang membangun lingkungan kerja suportif akan mengurangi risiko hukum sekaligus meningkatkan kinerja jangka panjang.

References:

• Law No. 13 of 2003 on Manpower
• Government Regulation No. 50 of 2012 (SMK3)
• Ministry of Health Regulation No. HK.01.07/MENKES/179/2022