Pada 2019, sebuah perusahaan manufaktur di Jawa Barat menghadapi perselisihan dengan karyawan mengenai lembur yang belum dibayar. Setelah upaya bipartit dan mediasi gagal, kasus ini berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Bagi perusahaan, ini menjadi ujian kepatuhan dan strategi penyelesaian sengketa.

Apa Itu PHI?

PHI adalah pengadilan khusus di bawah peradilan umum Indonesia, yang menangani:

• Perselisihan pemutusan hubungan kerja
• Perselisihan hak (upah, cuti)
• Perselisihan kepentingan (deadlock PKB)
• Perselisihan antar serikat pekerja

Kerangka Hukum dan Proses

PHI diatur oleh:

• UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
• UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Tahapan:

1. Negosiasi bipartit
2. Mediasi/konstituasi oleh dinas tenaga kerja
3. Pendaftaran gugatan ke PHI
4. Persidangan dan pemeriksaan bukti
5. Putusan & kasasi ke MA

Kasus Nyata

Perusahaan manufaktur di Jawa Barat kalah sebagian karena tidak bisa membuktikan pembayaran lembur. PHI memutuskan karyawan berhak atas pembayaran lembur ditambah denda.

Strategi Pengusaha

• Simpan dokumen dengan baik (kontrak, slip gaji, absensi).
• Terapkan aturan perusahaan yang jelas.
• Utamakan mediasi.
• Gunakan penasihat hukum lokal.
• Bangun hubungan baik dengan serikat.

Kesimpulan

PHI adalah jalur hukum yang serius. Kesiapan dokumen, kepatuhan, dan strategi negosiasi adalah kunci sukses.

References

• Law No. 2 of 2004 on Industrial Relations Dispute Settlement
• Law No. 13 of 2003 on Manpower
• Supreme Court of Indonesia, Annual Report on Industrial Relations Cases
• Ministry of Manpower, www.kemnaker.go.id