Uncategorized
Uncategorized
26Jan
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Indonesia: Proses dan Strategi Menangani Sengketa
Pada 2019, sebuah perusahaan manufaktur di Jawa Barat menghadapi perselisihan dengan karyawan mengenai lembur yang belum dibayar. Setelah upaya bipartit dan mediasi gagal, kasus ini berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Bagi perusahaan, ini menjadi ujian kepatuhan dan strategi penyelesaian sengketa. Apa Itu PHI? PHI adalah pengadilan khusus di bawah peradilan umum Indonesia, yang menangani: […]
25Jan
Perjanjian Pemutusan Hubungan Kerja Sepakat (PHK Sepakat) di Indonesia: Proses dan Praktik Terbaik
Pada tahun 2020, sebuah perusahaan teknologi menengah di Jakarta mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi. Alih-alih melakukan pemutusan sepihak, manajemen duduk bersama karyawan untuk mencari jalan keluar yang adil. Akhirnya disepakati PHK Sepakat—solusi yang menjaga martabat karyawan dan memastikan kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan Indonesia. Apa Itu PHK Sepakat? PHK Sepakat terjadi ketika hubungan kerja berakhir atas […]
24Jan
Pengunduran Diri vs. Pemutusan Hubungan Kerja: Memahami Perbedaan di Indonesia
Pengunduran Diri vs. Pemutusan Hubungan Kerja: Memahami Perbedaan di Indonesia Pendahuluan Pada pertengahan 2022, sebuah startup fintech di Jakarta menghadapi gelombang pengunduran diri karyawan muda. Di sisi lain, tim HR kesulitan melakukan PHK terhadap karyawan yang kinerjanya buruk. Perusahaan menyadari pentingnya memahami perbedaan pengunduran diri dan PHK di Indonesia. Penjelasan Konsep Kerangka Hukum Kasus Nyata […]
23Jan
Menghitung Pesangon di Indonesia: Rumus, Komponen, dan Contoh
Ketika sebuah perusahaan harus berpisah dengan karyawan, proses tersebut bisa menjadi hal yang sensitif secara emosional maupun finansial—terutama bagi pemberi kerja asing yang harus menavigasi hukum ketenagakerjaan Indonesia. Pesangon merupakan komponen utama dari pemutusan hubungan kerja (PHK) yang adil dan sesuai hukum. Memahami cara perhitungannya membantu mencegah sengketa dan memastikan pemutusan yang sah. Konsep Utama: […]
22Jan
Privasi Data dalam HR di Indonesia: Kepatuhan terhadap UU PDP dalam Pengelolaan Data Karyawan
Ketika sebuah perusahaan teknologi di Jakarta menemukan staf HR membagikan rekam medis karyawan lewat email tidak aman, kasus ini langsung berubah menjadi risiko hukum di bawah UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Kerangka Hukum Kewajiban pemberi kerja: Kasus Nyata Tahun 2023, perusahaan e-commerce diperiksa karena kebocoran data gaji dan disiplin karyawan. […]
21Jan
Mengelola Cuti Sakit dan Ketidakhadiran Jangka Panjang di Indonesia: Hak dan Prosedur
Ketika seorang analis senior di Jakarta harus cuti panjang karena sakit berat, HR menghadapi dilema: bagaimana tetap patuh hukum sekaligus manusiawi. Kerangka Hukum Skema pembayaran upah: Kasus Nyata Tahun 2021, karyawan pabrik di Bandung di-PHK saat menjalani pengobatan kanker. PHI memutus PHK tidak sah dan memerintahkan perusahaan membayar kompensasi. Praktik Terbaik Kesimpulan Mengelola cuti sakit […]
20Jan
Penanganan Pelanggaran Disiplin Karyawan di Indonesia: Investigasi, Skorsing, dan Sanksi
Ketika sebuah perusahaan manufaktur di Surabaya menemukan supervisor membocorkan data rahasia, manajemen harus bertindak cepat. Namun alih-alih langsung mem-PHK, perusahaan melakukan investigasi internal untuk memastikan kepatuhan hukum. Kerangka Hukum PHK sewenang-wenang dilarang. Langkah wajib: Kasus Nyata 2019, perusahaan logistik di Jakarta mem-PHK karyawan dengan tuduhan pencurian tanpa investigasi. PHI memenangkan pekerja dan memerintahkan kompensasi. Praktik […]
19Jan
Implementasi Performance Improvement Plan (PIP) di Indonesia: Perspektif Hukum dan Budaya
Ketika sebuah perusahaan teknologi internasional berekspansi ke Indonesia, manajemen memperkenalkan Performance Improvement Plan (PIP) untuk karyawan dengan kinerja rendah. Walaupun umum di praktik HR global, penerapannya di Indonesia harus disesuaikan dengan hukum ketenagakerjaan lokal dan budaya kerja Indonesia. Kerangka Hukum Hubungan kerja diatur oleh: Meski PIP tidak disebut langsung, PHK karena kinerja buruk hanya sah […]
18Jan
Melaksanakan Penilaian Kinerja dan Memberikan Umpan Balik Secara Sah di Indonesia
Ketika sebuah perusahaan ritel internasional membuka operasional di Jakarta, manajemen segera menyadari bahwa gaya penilaian kinerja ala Barat—langsung, numerik, dan kadang keras—tidak sesuai di Indonesia. Karyawan merasa tidak nyaman, bahkan ada yang melaporkan perlakuan tidak adil ke bagian HR. Pengalaman ini menunjukkan pentingnya melakukan penilaian kinerja sesuai hukum dan budaya Indonesia. Kerangka Hukum Berdasarkan Undang-Undang […]
17Jan
Pedoman Pinjaman Karyawan dan Potongan Gaji di Indonesia
Ketika Maya, seorang HR Manager di Jakarta, menerima banyak permintaan pinjaman karyawan, ia menghadapi dilema. Berapa persen gaji yang boleh dipotong setiap bulan? Apa saja batasan hukumnya? Kasus seperti ini menunjukkan pentingnya kebijakan yang jelas tentang pinjaman karyawan dan potongan gaji. Kerangka Hukum Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 (jo. UU Cipta Kerja) dan PP No. […]
Recent Comments