Uncategorized
18Ketika sebuah perusahaan ritel internasional membuka operasional di Jakarta, manajemen segera menyadari bahwa gaya penilaian kinerja ala Barat—langsung, numerik, dan kadang keras—tidak sesuai di Indonesia. Karyawan merasa tidak nyaman, bahkan ada yang melaporkan perlakuan tidak adil ke bagian HR. Pengalaman ini menunjukkan pentingnya melakukan penilaian kinerja sesuai hukum dan budaya Indonesia. Kerangka Hukum Berdasarkan Undang-Undang […]
17Ketika Maya, seorang HR Manager di Jakarta, menerima banyak permintaan pinjaman karyawan, ia menghadapi dilema. Berapa persen gaji yang boleh dipotong setiap bulan? Apa saja batasan hukumnya? Kasus seperti ini menunjukkan pentingnya kebijakan yang jelas tentang pinjaman karyawan dan potongan gaji. Kerangka Hukum Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 (jo. UU Cipta Kerja) dan PP No. […]
16Ketika James, seorang manajer senior dari London, menerima penugasan di Jakarta, rasa antusiasnya berubah menjadi khawatir. Selain gaji, ia bertanya—bagaimana dengan tempat tinggal, sekolah anak, dan aturan pajak Indonesia yang rumit? Kisah ini umum bagi ekspatriat, sehingga desain kompensasi menjadi krusial. Paket kompensasi ekspatriat di Indonesia umumnya mencakup tunjangan perumahan, tax equalization, asuransi kesehatan, dukungan […]
15Ketika John, seorang manajer ekspatriat, menerima slip gaji pertamanya di Jakarta, ia terkejut. Angka “gross” di kontraknya terlihat besar, tetapi setelah pajak, BPJS, dan potongan lainnya, gaji bersih yang diterimanya jauh lebih kecil. Kebingungan ini sering terjadi pada karyawan lokal maupun asing di Indonesia. Gross vs. Net Pay Perusahaan harus transparan agar tidak terjadi salah […]
14Ketika Rina, seorang karyawan kantoran di Jakarta, menerima Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang Idul Fitri, ia langsung mengirim sebagian untuk orang tuanya di kampung. Bagi keluarganya, THR bukan sekadar bonus finansial—tetapi tradisi yang memungkinkan perayaan dengan penuh kebahagiaan. THR adalah kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan kepada karyawan setiap tahun sebelum hari raya keagamaan. Semua karyawan […]
13Ketika seorang software engineer berbakat di Jakarta menerima dua tawaran kerja—satu dari perusahaan multinasional yang hanya menawarkan BPJS, dan satu lagi dari startup lokal dengan tambahan asuransi kesehatan, kerja fleksibel, serta tunjangan belajar—pilihannya jelas. Tawaran kedua terasa lebih manusiawi dan kompetitif. Di Indonesia, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan memang wajib. Namun, mengandalkan BPJS saja tidak […]
12Pada 2021, sebuah perusahaan Jepang membuka pabrik di Bekasi dan merekrut lebih dari 200 pekerja baru. Namun, banyak yang keluar dalam tiga bulan pertama. Wawancara menunjukkan dua masalah: dokumen hukum tidak lengkap dan kurangnya integrasi budaya. Kasus ini menegaskan bahwa onboarding di Indonesia adalah kewajiban hukum sekaligus kebutuhan strategis. Kerangka Hukum Berdasarkan UU No. 13/2003 […]
11Dalam dunia bisnis yang kompetitif saat ini, melindungi informasi sensitif menjadi prioritas utama bagi setiap pemberi kerja. Bagi perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, dua klausul yang umum digunakan dalam kontrak kerja adalah non-kompetisi dan kerahasiaan. Namun, penegakannya di Indonesia tidak semudah di beberapa negara lain. Konteks Hukum Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003 […]
10Ketika sebuah start-up teknologi dari Singapura masuk ke Jakarta pada 2021, mereka merekrut developer dengan PKWT. Setelah beberapa kali perpanjangan, pekerja menuntut agar statusnya diubah jadi karyawan tetap (PKWTT). Apa itu PKWT? PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) berlaku untuk pekerjaan sementara, musiman, atau berbasis proyek. Kontrak harus tertulis dalam Bahasa Indonesia dan didaftarkan ke Kementerian […]
09Ketika sebuah perusahaan ritel multinasional berekspansi ke Surabaya, mereka menghadapi lonjakan kebutuhan tenaga kerja musiman. Perusahaan pun menggunakan jasa outsourcing. Namun, salah langkah bisa berujung pada perselisihan hukum yang mahal. Apa itu Outsourcing (Alih Daya)? Outsourcing diatur dalam UU No. 13/2003 (jo. UU Cipta Kerja) dan PP No. 35/2021. Perusahaan dapat mempekerjakan tenaga kerja melalui […]
WhatsApp us
Recent Comments